Para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.94/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe. 

PT Tambang Mas Sangihe adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum nasional Indonesia, di mana komponen permodalan perusahaan berasal dari modal asing. Dengan demikian, atas adanya modal asing dalam perusahaan, izin atas pemanfaatan daerah pesisir harus dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. 

Pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe telah melanggar hak asasi manusia, di mana tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang bersih. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe sudah menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat.